Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga jual tertinggi obat generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian HET tidak bisa digunakan sebagai dasar penyusunan harga untuk pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung karena HET hanya mengatur tentang batasan tertinggi harga jual, bukan harga untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Yang bisa dijadikan dasar untuk Penunjukan Langsung adalah Harga yang diatur melalui Kepmenkes RI Nomor 094/MENKES/SK/II/2012 Tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012, Kepmenkes RI Nomor 177/MENKES/SK/VII/2010 tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi, dan Kepmenkes RI Nomor 1079/Menkes/SK/VIII/2010 Tentang Harga Obat Kontrasepsi Dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010. (Agar selalu dipudate informasi peraturan terbaru, boleh jadi yang saya cantumkan disini sudah ketinggalan).
1. Kepmenkes RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi
Obat Generik Tahun 2012
2. Kepmenkes RI Nomor 094/MENKES/SK/II/2012 Tentang Harga Obat Untuk
Pengadaan Pemerintah Tahun 2012
3. Kepmenkes RI Nomor 177/MENKES/SK/VII/2010 tentang Harga Perbekalan
Kesehatan dan Obat Gigi
4. Kepmenkes RI Nomor 1079/Menkes/SK/VIII/2010 Tentang Harga Obat Kontrasepsi
Dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010
Dalam pengadaan obat khususnya di Rumah Sakit, memang kendala terbesar adalah adanya kebutuhan obat-obat tertentu dari beberapa pihak yang menginginkan obat-obat merk tertentu.
Sedangkan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa tidak boleh mengarah pada suatu merk tertentu.
Ada yang mengaitkan merk ini dengan insentif marketing. Beberapa perusahan obat bermerk mempunyai program berupa pemberian fee dan fasilitas yang lebih kepada dokter yang meresepkan obat mereka. Faslitas tersebut antara lain fasilitas untuk mengikuti seminar atau workshop baik di dalam maupun luar negeri. Apakah biaya-biaya ini yang menyebabkan harga obat bermerk itu sangat mahal dibanding dengan obat generik ?
Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan peraturan antara lain :
1. Permenkes RINomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang
Kewajiban Menggunakan ObatGenerik Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah
- Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah) wajib menggunakan obat generic
- Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan,mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesua idengan fungsi dan tingkatnya
- Jika ada permintaan obat diluar yang telah terdapat dalam DOEN, maka dapat disusun dalam Formularium RS atau Daftar Obat terbatas lain (Daftar Obat PKD/Program Kesehatan Dasar atau DPHO/Daftar Plafon Harga Obat Askes).
- Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati beserta infomasinya yang harus diterapkan di Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT)/Komite Farmasi dan Terapi (KFT) Rumah Sakit berdasarkan DOEN dan disempurnakan dengan mempertimbangkan obat lain yang terbukti secara lmiah dibutuhkan untuk pelayanan di Rumah Sakiit tersebut.
Diharapkan ini merupakan solusi untuk mengatasi permintaan dokter atas obat-obat bermerk. Dengan demikian, sebenarnya penentuan jenis obat untuk pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sebaiknya merujuk pada Daftar Obat Esensial (DOEN), Formularium Rumah Sakit dan/atau Daftar Obat Terbatas Lain (PKD atau DPHO Akses).
Sebagai bahan bacaan, berikut link yang menjelaskan mengenai perbedaan obat Generik, Generik Berlogo, dan Obat Paten
Tulisan ini merupakan kontribusi sahabat kami Rahfan Mokoginta.
Lebih jauh Anda dapat mengunjungi http://rahfanmokoginta.wordpress.com/
No comments:
Post a Comment